ANALISIS INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PERILAKU KOMUNIKASI DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI KABUPATEN KONAWE SELATAN
Keywords:
Indeks Kepuasan Masyarakat, Perilaku Komunikasi, Pengelolaan Dana DesaAbstract
Kajian ini berfokus pada kepuasan masyarakat terhadap perilaku komunikasi dalam pengelolaan dana desa untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pemerintahan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif, terdapat data kuantitatif yang dimasukkan sebagai data pendukung untuk menjaga objektifitas penelitian. Pendekatan cluster sampling digunakan untuk menetapkan lokus penelitian, sehingga menghasilkan lima kecamatan sampel: Andoolo, Ranomeeto, Moramo Utara, Tinanggea, dan Laonti. Sedangkan teknik pengumpulan data diklasifikasikan menjadi tiga jenis: wawancara, dokumentasi, dan survei. Data penelitian ini disusun menjadi dua kategori kualitatif dan kuantitatif. Berdasarkan temuan penelitian, pengelolaan dan pertanggungjawaban dana desa yang meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban di Kabupaten Konawe Selatan secara umum telah berjalan lancar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun keterbukaan perlu ditingkatkan, khususnya dalam hal informasi penggunaan anggaran pendapatan dan belanja desa yang dapat diakses oleh seluruh Masyarakat hal ini terkait perilaku komunikasi aparat pemerintahan desa. Hasil pengukuran indeks kepuasan masyarakat dalam pengelolaan dan akuntabilitas dana desa di Kabupaten Konawe Selatan menunjukkan bahwa persepsi kepuasan bernilai penilaian baik dan kualitas kepuasan masyarakat bernilai B dengan skor 86.39. Diharapkan dengan memaksimalkan peran masing-masing pihak yang terlibat langsung dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa, seperti Kepala Desa, Bendahara Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Selatan, dan Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Selatan, nilai ini akan meningkat di masa depan.
References
Cahyono, H., et al. (2020). Pengelolaan Dana Desa: Studi dari Sisi Demokrasi dan Kapasitas Pemerintahan Desa. Jakarta: LIPI Press.
Daton, D. B. (2020). Layanan Publik dan Kepuasan Masyarakat. Retrieved from https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--layanan-publik-dan-kepuasan-masyarakat-
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa. (2021). Buku I: Petunjuk Teknis Operasional Perencanaan Keuangan Desa.
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa. (2021). Buku II: Petunjuk Teknis Operasional Pelaksanaan Keuangan Desa.
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa. (2021). Buku III: Petunjuk Teknis Operasional Penatausahaan Keuangan Desa.
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa. (2021). Buku IV: Petunjuk Teknis Operasional Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa.
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa. (2021). Buku Induk Petunjuk Teknis Operasional Pengelolaan Keuangan Desa.
Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa. (2018). Prioritas Penggunaan Dana Desa. Jakarta: Kemendesa.
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. (2019). Rincian Dana Desa Menurut Kabupaten/Kota TA 2020. Retrieved from https://djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2019/09/7.-DANA-DESA.pdf
Kementerian Keuangan RI. (2017). Buku Pintar Dana Desa. Jakarta Pusat: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
Kementerian Pertanian. (2018). Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat Semester II Tahun 2018. Retrieved from http://ppid.pertanian.go.id/
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
Kotler, P., & Armstrong, G. (2008). Prinsip-Prinsip Pemasaran (Edisi 12). Jakarta: Erlangga.
Kotler, P., & Keller, K. L. (2007). Manajemen Pemasaran Jilid I (Edisi Kedua belas). Jakarta: PT. Indeks.
Masihad, A. (2018). Analisis Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa dalam Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Marga Ayu Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal Tahun 2017. UIN Walisongo.
Nasution, M. N. (2001). Manajemen Mutu Terpadu (Total Quality Management). Jakarta: Ghalia Indonesia.
Nurcholis, H. (2011). Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Jakarta: Erlangga.
Pasolong, H. (2010). Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta.
Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 05 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2017.
Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 06 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2017.
Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 05 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2018.
Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 06 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2018.
Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 06 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2019.
Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 07 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2019.
Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 04 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2021.
Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 05 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2021.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa.
Putra, P. A., et al. (2017). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bubunan Kecamatan Seririt Kabupaten Bulelang. e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi, 8(2).
Rakhmat, J., & Ibrahim, I. S. (2017). Metode Penelitian Komunikasi. Bandung: Simbiosa Rekatama Media.
Saragih, T. P. (2004). Mewujudkan Otonomi Masyarakat Desa: Alternatif Pemberdayaan Desa. Jakarta: IRE Press.
Sugiman. (2018). Pemerintahan Desa. Jurnal Binamulia Hukum, 7(1), 82-95.
Supriyadi, E. I., & Asih, D. B. (2019). Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Rahayu Kecamatan Margaasih kabupaten Bandung). Jurnal Sosial dan Humaniora Universitas Muhammadiyah Bandung, 1(2), 61-69.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Yabbar, R., & Hamzah, A. (2015). Tata Kelola Pemerintahan Desa: Dari Peraturan di Desa hingga Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, Dari Perencanaan Pembangunan Desa hingga Pengelolaan Keuangan Desa. Surabaya: Penerbit Pustaka.
